Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional

  Campur tangan pemerintah dapat dibenarkan secara konstitusional

  1. Dari isi pembukaan UUD 1945 dengan Pancasilanya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah haruslah diarahkan untuk :
  2. Memajukan kesejahteraan umum
  3. Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa
  4. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
  5. Dari isi Pasal 33 UUD 1945 bersama dengan pasal 34 dan pasal 27 ayat 2 mengandung amanat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui :
  6. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
  7. Penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.
  8. Pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar
  9. Penyediaan lapangan kerja

2.5           Kebijaksanaan Pemerintah

                        Tujuan utama atau akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang retif merata. Tujuan ini tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non kebijakan ekonomi saja. Diperlukan juga kebijakan non ekonomi, seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ekonomi dan kebijakan non ekonom harus saling mendukung.

Sumber :

https://icbbumiputera.co.id/pengaturan-keamanan-twitter-bantu-kurangi-akun-kekerasan/