Dinamika Pendapatan Nelayan

 Dinamika Pendapatan Nelayan

Pada paruh ke dua abad 20 ekonomi kelautan Indonesia selain menjadi sumber pendapatan masyarakat Indonesia, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian. Bahkan pada masa revolusi pemerintah mulai mendirikan departemen khusus di bidang kelautan dan perikanan.  Sampai pada paruh abad 20 sektor perikanan Indonesia menjadi salah satu faktor primer terpenting nomor dua setelah sektor pertanian. Pada masa-masa ini perekonomian nelayan meningkat pesat, yang semula hanya nelayan pandega (anak buah kapal) yang tidak memiliki kapal menjadi nahkoda. Bahkan ada sebutan juragan darat yaitu nelayan yang mempunyai kapal tetapi tidak ikut melaut. Pada masa ini jumlah technoware (sarana-prasarana) dan humanware (keahlian) meningkat.

Perkembangan technoware dan humanware menyebabkan timbulnya ekonomi sewa yang menyebabkan adanya penarikan pajak oleh pemerintah kolonial. Dalam hal ini penyewa (pachter)  berhak menerima pajak dari pemukiman nelayan dan hak istimewa pembelian garam dengan harga murah. Dalam sistem ekonomi sewa di sektor perikanan, seegala macam aspek investasi, eksploitasi penangkapan ikan, atau pemasaran saling menunjang. Masa ini disebut infoware (informasi) dan orgaware (metode).

Peran pachter sangat dominan, mereka mulai mengembangkan usaha dengan melakukan penyaluran alat-alat produksi ke nelayan. Hal inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah nelayan dan perahu. Pada masa ini diketahui bahwa perkembangan iptek dapat mempengaruhi tingkat kemajuan dan kemakmuran.

Deindrustrialisasi sektor penangkapan ikan terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20 yang ditandai dengan menurunnya pendapatan, dan pergeseran usaha penangkapan ikan berskala besar di lepas pantai menjadi penangkapan ikan berskala kecil. Akibatnya penangkapan ikan menjadi sederhana yang bersifat artisenal (tradisional), serta usaha kecil. Bahkan jumlah perahu, nelayan, investasi, dan jaringan ekonomi nelayan mengalami kemerosotan, jumlah pendapatan nelayan pun menurun. Penyebab lainnya karena tidak berperannya institusi sewa yang diganti dengan sistem pajak kepala, yang menyebabkan ivestasi terhenti.

Industri pengolahan atau pengawetan iklan runtuh disebabkan tidak adanya garam subsidi. Industri pengolahan ikan pun sulit ditemui dan distribusi ikan ke pedalaman terhenti akibat terbatasnya transportasi. Keadaan ini terus berlangsung sampai saat ini, tidak heran jika masyarakat nelayan diidentikkan dengan masyarakat yang miskin jika di bandingkan dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain struktur sosial-ekonomi yang terbentuk akibat deindrustrialisasi menciptakan kondisi tidak semua nelayan dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang tersedia bagi mereka.

Modernisasi pada sektor penangkapan ikan pun dilakukan oleh pemerintah Hindia dengan menggunakan motor, namun hal ini berjalan lambat. Adanya investasi asing (joint venture) mengakibatkan peningkatan usaha penangkapan ikan berskala besar. Akibat kebijakan pembangunan sektor perikanan untuk peningkatan hasil produksi yang melalui pengembangan teknologi baru, terbentuklah sektor perikanan dualistik. Namun hal ini tidak mempengaruhi peningkatan perekonomian nelayan kecil. Dengan kata lain globalisasi tidak menguntungkan bagi nelayan miskin. Kebijakan pemerintah yang mempromosikan pengembangan penangkapan ikan berskala besar yang membuta termarjinalkannya usaha penangkapan ikan berskala kecil.

Adanya kebijakan open acces theory yang merujuk bahwa laut milik bersama mengakibatkan eksploitasi yang tidak terkontrol, yang berakibat pada kehancuran kondisi biologis, ekologis, ekonomis, dan konflik-konflik. Berdasarkan hal tersebut diterapkan kebijakan controlled acces regulation,  yang pertama yakni pembatasan jumlah perahu, jumlah dan jenis kapal, dan jenis alat tangkap. Yang kedua, pembatasan jumlah tangkapan dari tiap perahu berdasarkan kuota. Selain itu ada juga penerapan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang mengatur secara tegas dasar kontrol terhadap tanah, air, dan sumber-sumber mineral. Ada juga pembatasan penggunaan trawl, namun kurang efektif. Terakhir pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dinentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan yang tugasnya mengutamakan pengembangan atau peningkatan sektor peikanan dan juga pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap sumber-sumber kelautan.

sumber :

https://radiomarconi.com/