Diresmikan hari ini, berikut 5 fakta tentang Palapa Ring

Diresmikan hari ini, berikut 5 fakta tentang Palapa Ring

Diresmikan hari ini, berikut 5 fakta tentang Palapa Ring

Proyek pembangunan “back bone” atau tulang punggung serat optik nasional diresmikan oleh presiden Joko Widodo hari Senin (14/10) ini.

Proyek tersebut dimulai pada 2016 secara bertahap, dimulai dari Palapa Ring Barat, kemudian Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Berikut lima fakta tentang proyek Palapa Ring.

1. Latar belakang
Dikutip dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), proyek Palapa Ring sebenarnya sempat muncul pada 2007, namun terbengkalai hampir satu dekade.

Pada 2015, Kominfo kembali memulai tender proyek Palapa Ring jilid II

, yang dibagi menjadi tiga paket, yakni Barat, Tengah dan Timur.

Proyek tersebut akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network), yakni Barat dan Tengah, dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring Timur).

Baca juga: Ini tarif jaringan Palapa Ring
Baca juga: Menakar ekonomi digital lewat Palapa Ring

2. Jangkauan
Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Pembangunan jaringan serat optik nasional tersebut menjangkau 57 kabupaten/kota yang merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil, sehingga dapat tercipta tulang punggung sistem telekomunikasi nasional yang menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota.

Paket Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau

(sampai dengan Pulau Natuna), sedangkam Paket Tengah meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai dengan Kepulauan Sangihe-Talaud). Sementara, Paket Timur mencakup wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papu.

3. Pendanaan

Pembiayaan Palapa Ring menggunakan skema Kerjasama Pemerintah

– Badan Usaha/KPBU, sesuai Perpres no. 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan menggunakan sumber dana AP yang berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

 

Baca Juga :