Kebijakan Penghapusan UN Dikhawatirkan Dibajak untuk Kepentingan Lain

Kebijakan Penghapusan UN Dikhawatirkan Dibajak untuk Kepentingan Lain

Kebijakan Penghapusan UN Dikhawatirkan Dibajak untuk Kepentingan Lain

Kebijakan Penghapusan UN Dikhawatirkan Dibajak untuk Kepentingan Lain

Kebijakan Penghapusan UN Dikhawatirkan Dibajak untuk Kepentingan Lain

Keberanian Nadiem menghapus UN dinilai layak diacungi jempol mengingat mentri-mentri

sebelumnya tak sanggup melakukannya. Entah karena diuntungkan oleh konstelasi politik saat ini atau visinya, Nadiem dinilai terbukti berani membuat keputusan penting dibanding pendahulunya.

“Namun, bukan berarti keputusan berani itu tak beresiko dibajak oleh jajaran birokrasinya.

Seperti kebijakan sistem zonasi yang baru dengan memberikan porsi hingga 30% untuk syarat prestasi berpotensi mengembalikan kultur ranking sekolah yang sebenarnya ingin dikuburnya,” ujar pemerhati pendidikan yang juga pengajar UGM, Muhammad Nur Rizal, Kamis (19/12/2019).
Rizal pun menilai tidak salah jika publik menduga Nadiem terjebak bernegosiasi dengan “kondisi” meski bertentangan dengan visinya sendiri.
Tidak menutup kemungkinan, ujar dia, hal sama akan dialami pada asessment baru pengganti UN yang bisa saja beralih fungsi menjadi alat penekan standarisasi baru atas nama mutu sekolah. Terutama ketika mindset jajarannya enggan bertransformasi memilih “bergerilya” hingga 2021.

“Lagi-lagi guru dan siswa yang jadi tumbalnya,” ujar Rizal

yang juga pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan itu.

Jadi, ujar dia, persoalan pendidikan Indonesia bukan pada kemampuan guru atau siswanya, melainkan cara berpikir dan bekerja birokrasinya.
“Buruknya kualitas sekolah, guru dan anak selama ini adalah dampak dari kebijakan serta implementasi “bodoh” mereka,” katanya.
Rizal mengatakan seperti dalam memaknai literasi, masyarakat didorong memgukurnya sebatas kemampuan membaca tulis, banyaknya jumlah bacaan buku atau kemampuan menjawab soal populer.

 

Sumber :

https://www.belajarbahasainggrisku.id/