Keuangan Perkara

Keuangan Perkara

  1. Dasar Hukum

Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah pasal 121 ayat (4) HIR dan pasal 145 ayat (4) RBg., yaitu biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh ketua pengadilan[4].

Asas yang dianut oleh ketentuan tersebut adalah tidak ada biaya tidak ada perkara, kecuali perkara prodeo sebagaimana ditentukan pasal 237 HIR dan pasal 273 RBg.

Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 43/TUADA/AG/III-UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan Pasal 145 RBg. adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses.

Biaya kepaniteraan meliputi pungutan-pungutan sebagai pelayanan pengadilan yang harus disetor ke Kas Negara. Sedangkan biaya proses meliputi biaya panggilan, pengambilan sumpah, penyitaan, eksekusi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan putusan, lain-lain atas perintah pengadilan.

  1. Buku Keuangan Perkara

Buku Keuangan perkara terdiri dari[5] :

  1. Buku Jurnal Keuangan Perkara

Buku Jurnal keuangan perkara mencatat tentang kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara untuk setiap perkara, sehingga jurnal untuk setiap perkara itu merupakan rekening Koran bagi pembayar panjar perkara untuk tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Jurnal keuangan perkara merupakan pertanggungjawaban panitera terhadap pihak ketiga sebagai pembayar panjar perkara.

  1. Buku Induk Keuangan Perkara

Semua kegiatan yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara, harus disalin dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang berupa buku tabelaris. Buku tabelaris ini mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara untuk semua perkara yang masuk di Pengadilan dan dicatat setiap hari.

Buku induk yang berkaitan dengan keuangan perkara di Pengadilan Agama adalah buku Induk Keuangan Perkara, Buku Keuangan Eksekusi, dan Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama hanya ada dua buku induk keuangan, yaitu buku induk keuangan perkara dan Buku Penerimaan Hak-hak Kepaniteraan.

Buku Tabelaris Induk Keuangan Perkara merupakan pertanggungjawaban Panitera mengenai uang perkara yang ada dalam pengawasannya berdasarkan pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Panitera bertanggung jawab terhadap pengurusan semua biaya perkara.

Khusus dalam hal eksekusi, pertanggungjawabannya kepada pemohon eksekusi, sehingga semua biaya eksekusi dibukukan khusus dalam buku jurnal eksekusi tersendiri dan semua kegiatan dalam jurnal eksekusi dimasukkan dalam buku tabelaris Keuangan eksekusi dimasukkan dalam buku tabelaris Keuangan Eksekusi. Keuangan dalam buku tabelaris perkara merupakan keuangan perkara yang masih dalam proses, sedangkan keuangan biaya eksekusi ditujukan pada perkara yang sudah selesai dan hanya berhubungan dengan masalah eksekusi suatu putusan. Oleh karena itu kedua buku tersebut dipisahkan. Biaya penerimaan uang hak-hak kepaniteraan merupakan pertanggungjawaban terhadap biaya kepaniteraan (griffier costen) terhadap Negara yang disetor kepada Bendahara Rutin (UYHD) untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Sumber :

https://urbanescapesusa.com/