Mengenal Tiga Faktor Utama Penentu HDI

Mengenal Tiga Faktor Utama Penentu HDI

Mengenal Tiga Faktor Utama Penentu HDI

Mengenal Tiga Faktor Utama Penentu HDI

Mengenal Tiga Faktor Utama Penentu HDI

  1. Pendidikan

Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah tingkat putus sekolah yang tingi. Walaupun putus sekolah itu sudah terjadi jauh sebelum krisis moneter, namun semakin menjadi-jadi setelah Indonesia mengalami krisis moneter.

Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data penduduk yang masih buta huruf, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Universitas. Semakin tinggi presentase penduduk yang yang masih berarti kualitas penduduk di nagara yang bersangkutan dilihat dari aspek pendidikan sangat rendah. Dan secara umum bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih relatif rendah bahkan ada yang masih buta huruf.

Ada beberapa alasan yang menebabkan terjadinya kondisi tersebut di Indonesia, antara lain :

  1. Biaya pendidikan relatif mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk terutama penduduk yang mempunyai penghasilan rendah.
  2.   Minat menyekolahkan masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah pedesaan terpencil. Dikalangan masyarakat pedesaan yang terpencil, seorang anak masih dianggap sebagai salah satu komoditas atau unit ekonomi keluarga. Banyak anak usia sekolah daripada disekolahkan lebih baik dipekerjakan untuk membantu orang tuanya
  3. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai dan proporsional, terutama untuk sekolah lanjutan (SMP dan SMA). Keterbatasan daya tampung di SMP dan SMA, menyebabkn lulusan SD tidak tertampung semuanya di tingkat yang lebih atas. Idealnya, kalau pemerintah telah menetapkan kebijaksanan wajib belajar sembilan tahun, proporsi SD dan SMP harus seimbang. Oleh karena itu, pemerintah harus terus  berusaha secara maksimal untuk menyediakan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
  4. Rendahnya kualitas sarana fisik

      Banyak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang gedung-gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak legkap dan banyak yang rusak, laboratorium tidak standart, serta pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan yang lebih parah masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium.

  1. Rendahnya kualitas guru.

Keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai mana tertuang dalam pasal 39 UU No.20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sebagian besar guru di Indonesia dikatakan tidak layak mengajar. Hal ini jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu, yang tingkat pendidikannya hanya sampai SPG (SMA) atau berpendidikan D2 ke bawah.

  1. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai andil dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan 2005, idealnya guru mempunyai gaji bulanan sebesar Rp 3.000.000. Tetapi kenyataannya sekarang rata-rata gaji guru PNS Rp 1.500.000, guru bantu Rp 460.000, dan guru honorer rata-rata Rp10.000 per jam. Dengan pendapatan yang seperti itu, banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les p[ada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang buku/LKS, pedagang ponsel dan pulsa, dan sebagainya.

Keadaan seperti ini juga mempunyai andil untuk mempengaruhi kualitas seorang guru. Seandainya guru-guru di Indonesia telah sejahtera, maka mereka akan benar-benar memusatkan segala aktivitasnya untuk melaksanakan tugasnya.

Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, merupakan suatu masalah yangperlu diatasi. Apabila tidak segera diatasi, persoalannya akan semakin berat dan kompleks.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menangani masalah redahnya tingkat pendidikan, antara lain :

  1. Memperluas kesempatan belajar, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Selain itu perlu dilakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat bahwa pendidikan merupakan media strategis guna meningkatkan kualitas sumber daya insaniah.
  2. Meringankan biaya pendidikan dan membebaskan biaya bagi yang tidak mampu, serta memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Di dalam UUD juga dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan harganya murah.
  3. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan, seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran dan pengangkatan guru serta ahli kependidikan yang profesional.
  4. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu untuk ditingkatkatkan, sebab jika penduduk terus-terusan sakit, akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas penduduk berdasarkan tingkat kesehatan.

Kondisi kesehatan dan gizi anak di Indonesia masih memprihatinkan. Selain cakupan yang masih rendah, program yang diselenggarakan itu masih masih terfragmentasi sehingga tidak menyentuh kebutuhan tumbuh kembang anak secara holistik. Rendahnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan program pengembangan anak usia dini mengakibatkan kondisi anak Indonesia masih memprihatinkan yang ditunjukkan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi.

Masalah kurang gizi pada anak dapat ditunjukkan dari kurangnya energi dan protein  (gizi makro) dan gizi mikro (terutama kurang vitamin A, anemia, kurang yodium). Sampai dengan tahun 2000, keadaan gizi masyarakat menunjukkan kemajuan, yaitu terlihat dengan menurunnya penderita masalah gizi utama (protein, karbohidrat) pada berbagai kelompok umur. Akan tetapi sejak tahun 2000 sampai saat ini kekurangan gizi pada anak balita meningkat, diantaranya menderita gizi buruk.
Rendahnya derajat kesehatan dan gizi pada anak usia dini lebih banyak terjadi pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yang tinggal di wilayah pedesaan, serta di wilayah dengan penyediaan layanan social dasar yang tidak memadai.

           Sedangkan untuk meningkatkan/meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang terjangkau, diwujudkan melalui revitalisasi sistim kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien termasuk Posyandu dan Polindes, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan/revitalisasi kader PKK, pembentukan standar pelayanan kesehatan minimum untuk kinerja sistim kesehatan yang komprehensif, serta memperbaiki sistim informasi pada semua tingkatan pemerintah.

            Upaya surveillance dan monitoring dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan hal-hal penting, pengalokasian budget dan personil pada saat outbreak investigation, control dan rapid response, peningkatan early warning system/penunjang kedaruratan, serta pengaplikasian National Pandemic Preparedness Plan.

            Untuk pendanaan kesehatan, Depkes akan meningkatkan anggaran sektor kesehatan nasional melalui APBN sebesar 5-15%, meningkatkan anggaran kesehatan di daerah melalui APBD sebanyak 15%, melakukan penghapusan wajib setor hasil pelayanan kesehatan di daerah, meningkatkan transfer dana dari pusat untuk sektor kesehatan daerah melalui dana alokasi khusus (DAK), dana dekonsentrasi (Dekon), meningkatkan anggaran untuk prevensi dan promosi serta membentuk sistim jaminan kesehatan sosial nasional (Askeskin).

            Lebih lanjut Menkes menegaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan politis dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Selain itu semua desa harus memiliki tenaga bidan yang berkualitas (capable) yang ditunjang dengan dukungan operasional yang memadai. Sejauh ini semua desa telah memiliki Pondok Persalinan Desa yang dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai.                                   Semua Puskesmas telah memiliki tenaga dokter dengan didukung tenaga paramedis dan non medis sesuai standar dan dilengkapi dengan sarana dan biaya operasional yang memadai. Semua Puskesmas juga mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal dasar (PONED). Sedangkan semua rumah sakit di kabupaten/kota mampu melaksanakan pelayanan obstetrik dan neonatal komperehensif (PONEK). Pada akhirnya diperlukan kemauan dan kesadaran penduduk dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

  1. Ekonomi

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dalam perubahan perekonomian. Dalam artian bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut ada hal yang penting yang menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu :

Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang, dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.

Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja ada yang masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2%.

Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain, jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia’

Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggung jawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.

Masalah sumber daya manusia ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang di dukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif (hutan dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian bukan berasal dari kemampuan produktivitas sumber daya manusia yang tinggi.

Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi persaingan ekonomi. Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pad masa lalu.

Rendahnya alokasi APDN untuk sektor pendidikan pada serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Padahal sudah saatnya perbaikan baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.


Baca Artikel Lainnya: