PEMBANGUNAN KERAKYATAN

PEMBANGUNAN KERAKYATAN

Apa yang dimaksud dengan pembangunan kerakyatan?

            Pembangunan kerakyatan sebenarnya perwujudan dari naskah yang ditulis tahun 1980, dengan judul asli “Ke Arah Strategi Pembangunan Total”. Apa yang hendak dibangun secara total?.

            Pembangunan kerakyatan merupakan karakteristik dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sendiri adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 2007:3). Pembangunan ekonomi itu bermacam-macam tergantung arah atau cita-cita pembangunan yang ingin dicapai. Ada pembangunan ekonomi menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) berarti pembangunan sektor industri, pembangunan akan ketahanan pangan, dan ada juga pembangunan ekonomi menurut kesejahteraan masyarakat.

            Kenyataan yang pernah terjadi menurut Tulus Tambunan (2009:82), menjelang akhir dekade 1970-an pemerintah sudah menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, sejak Pelita III strategi pembangunan mulai diubah: tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan. Jadi adanya pergeseran arah pembangunan pada masa Orde Baru pada tahun 1970an dari pertumbuhan ekonomi, ke kesejahteraan masyarakat sebagai arah tujuan pembangunan.

            Pembangunan kerakyatan merupakan karakteristik dari pembangunan ekonomi yang bertolak pada kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya. Pembangunan kerakyatan di dalamnya mengandung kata kerakyatan, yakni rakyat atau masyarakat. Berarti apa yang hendak dibangun, adalah rakyat. Menurut Prof. Sarbini (2004:22) dalam konteks rakyat dalam hal ini adalah seluruh elemen masyarakat suatu negara. Artinya seluruhnya mempunyai hak yang sama secara adil untuk dijunjung serta turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan kerakyatan kerap dijadikan sebagai landasan dari sistem ekonomi kerakyatan yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan strategi pembangunan berdasarkan pembagian merata dan meluas dalam hal kesempatan berusaha yakni pengikutsertaan seluruh masyarakat pada kegiatan ekonomi, sosial dan politik.

            Menurut sistem, pembangunan kerakyatan merupakan suatu komponen dari political economy yakni strategi pembangunan. Strategi apakah yang ditawarkan oleh pembangunan kerakyatan? Adalah strategi pembangunan total[1], artinya pembangunan menyeluruh terhadap persoalan-persoalan sampai mendasar yang terjadi pada masyarakat pada umumnya.

            Kita sudah menemukan suatu konsep dari pembangunan kerakyatan yakni rakyat sebagai subjek pembangunan tetapi belum menyentuh arah pembangunan yang lebih jelas, karena belum mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.!

  1. Strategi Pembangunan Alternatif

Apa yang dimaksud dari strategi Alternatif?

            Menurut pengertiannya, strategi pembangunan alternatif adalah penentuan atau usaha menentukan pilihan arah atau target pembangunan. Target pembangunan ini dapat dijelaskan jika permasalahan di dalam masyarakat dan hubungan-hubungan lainnya dikemukakan. Dengan demikian, kita harus menelaah atau meninjau permasalahan apa yang terjadi pada masyarakat kita dan hubungan-hubungan (ideologi atau falsafah, politik, ekonomi dan sosial budaya) yang menjadi dasar penentuan target pembangunan?

  1. Ideologi dan Falsafah Negara Sebagai Arah Pembangunan Ekonomi.

            Gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran tentang konsep pembangunan untuk masyarakat kita sendiri, harus bersumber kepada alam kita sendiri, keadaan kita sendiri, dan kenyataan-kenyataan masyarakat kita sendiri, serta juga kepada gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan, aspirasi-aspirasi yang hidup di dalam masyarakat kita, yaitu dalam bentuk ideologi kita (Prof. Sarbini:115).

            Menurut asas dan dasar pemikiran Pancasila dan UUD ’45, yang berdasarkan kekeluargaan, keadilan sosial, dan kerakyatan. Karena itu, strategi pembangunan yang lebih sesuai dengan dasar falsafah kita harus memihak dan langsung memperhatikan nasib rakyat (Prof. Sarbini:113).

            Rakyat yang terbanyak di indonesia hidup di daerah pedesaan. Jadi strategi pembangunan yang bersifat kerakyatan haruslah strategi yang memusatkan perhatian pada pembangunan daerah pedesaan. Dan terlepas dari soal lokasi proyek-proyek pembangunan kita, yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah siapa dan di daerah mana orang-orang yang sesungguhnya menerima hasil pembangunnan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Ternyata, rakyat pedesaan paling sedikit menerima dan menikmati hasil pembangunan prasarana dan lain-lain (Prof. Sarbini, 2004:113).