Pemerintah Belum Putuskan Kuota P3K

Pemerintah Belum Putuskan Kuota P3K

Pemerintah Belum Putuskan Kuota P3K

Pemerintah Belum Putuskan Kuota P3K

Pemerintah Belum Putuskan Kuota P3K

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

untuk honorer termasuk guru yang tidak memenuhi syarat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, skema P3K ini merupakan solusi atas tuntutan para honorer. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah belum memastikan berapa jumlah kuota P3K. Pasalnya, regulasi P3K belum diterbitkan karena masih dalam proses pembahasan.

“Kalau soal berapa kuotanya, harus ditelaah bersama antar kementerian, termasuk dalam hal ini Kemkeu terkait anggaran,” kata Muhadjir di gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Kamis (27/9).

Ia menambahkan, secara garis besar, skema penerimaan P3K dilakukan layaknya CPNS, yakni dengan seleksi.

Para guru honorer pun harus mengikuti seleksi tersebut. Detail persyaratan dan teknis seleksi akan dijelaskan lewat Peraturan Presiden (Perpres) tentang manajemen P3K. “Draf sudah berada di tangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk ditelaah dan jika tidak menemukan kendala, ditargetkan Perpres P3k akan rampung dalam waktu dekat,” ujarnya.

Selanjutnya, tentang jumlah kekurangan guru yang terjadi saat ini, Muhadjir mengatakan, Kemdikbud belum melakukan perhitungan yang intensif berapa kebutuhan secara keseluruhan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan program dan peraturan redistribusi skema zonasi yang sedang dijalankan, termasuk juga jumlah mata pelajaran. Selama ini, guru mengajar hanya satu mata pelajaran. Padahal seharusnya guru bisa mengajar bisa lebih dari satu mata pelajaran.

“Ini yang menyebabkan kebutuhan guru sangat besar, tetapi sebenarnya tidak efisien. Ini kan sudah ada jalan

keluar dan tentu saja harus berbagi. Tuntutan dari guru juga tidak sepenuhnya dipenuhi dan pemerintah juga sedang berupaya mencarikan jalan keluar supaya ada peluang mereka diterima sebagai ASN baik melalui CPNS maupun P3K,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan aksi demo, Muhadjir mengharapkan, para guru untuk tidak melupakan tanggung jawab sebagai guru. “Saya mengimbau kepada guru untuk merespons apa yang sudah ditampung oleh pemerintah, aspirasinya dengan cara yang lebih proporsional. Terutama jangan sampai apa yang dilakukan membuat tanggung jawab dia sebagai guru tidak terpenuhi, bahwa kegiatan belajar mengajar siswa tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

Baca Juga :