Perjanjian yang Dilarang di Indonesia

Perjanjian yang Dilarang di Indonesia

 

Terdapat jenis perjanjian yang dilarang keberadaannya. Perjanjian ini dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini dikenal ada tiga belas perjanjian yang dilarang yaitu sebagai berikut:

Perjanjian yang Dilarang di Indonesia

Jenis Perjanjian yang Dilarang di Indonesia

  1. Perjanjian oligopoly yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi/pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  2. Perjanjian penetapan harga yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama.
  3. Pengecualian dari ketentuan ini adalah suatu perjanjian yang dibuat usaha patungan dan perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku;
    Perjanjian dengan harga yang berbeda, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku-pelaku usaha yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang berbeda;
  4. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang berada di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaiangan usaha tidak sehat.

Perjanjian Yang Menuat Persyaratan

  1. Perjanjian yang memuat persyaratan yaitu perjanjian yang dibuat natara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dap
    at mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
  2. Perjanjian pembagian wilayah, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidah sehat;
  3. Perjanjian pemboikotan, yaitu perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri;

Perjanjian kartel

  • Perjanjian kartel, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atai pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Perjanjian trust, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat;
  • Perjanjian oligopsoni, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian dan penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Perjanjian integrasi vertikal, yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;
  • Perjanjian tertutup, yaitu perjanjian yang dilarang yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
  • Perjanjian dengan pihak luar negeri, yaitu perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pihak lainnya di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.

 

Sumber: https://pengajar.co.id/