STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA

Ketenagakerjaan, yang didefinisikan sebagai hal ichwal

yang berkaitan dengan tenaga kerja, bersifat dinamis dan mengikuti perubahan lingkungan strategis sekitarnya. Karenanya, agar ketenagakerjaan dapat selalu sesuai dengan harapan masyarakat, maka dibutuhkan semacam mata dan hati ketenagakerjaan yang mampu menangkap isu kekinian lingkungan strategis kehidupan sehari-hari.

Garis besar ketenagakerjaan meliputi perencanaan tenaga kerja

pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Sementara lingkungan strategis meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di bidang ketenagakerjaan yang akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan.

Harapannya adalah

kondisi ketenagakerjaan harus tercipta sedemikian rupa sehingga menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan sekalipun terjadi perubahan lingkungan strategis.

Mata hati ketenagakerjaan, sebagaimana mata hati manusia, berfungsi untuk merekam secara visual (mata) dan secara batin (hati) kondisi lingkungan strategis berserta pengaruhnya terhadap kondisi ketenagakerjaan. Rekaman mata hati ini kemudian menjadi data ketenagakerjaan mutakhir yang ditunggu semua pihak. Baik, ditunggu untuk sekedar memenuhi keinginan tahu, maupun ditunggu sebagai sumber inspirasi.

DATA KETENAGAKERJAAN

Memang, secara faktual orang-orang hanya tertarik terhadap data ketenagakerjaan yang mutakhir atau terbaru yang berkaitan dengan dirinya, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung. Sebab, data ketenagakerjaan yang usang tentu tidak lagi merangsang rasa keinginan tahu dan juga tidak akan menjadi sumber inspirasi. Oleh karena itu, maka tantangan terbesar dari mata hati adalah bagaimana dapat selalu menyajikan data ketenagakerjaan terbaru atau termutakhir yang akan mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat kebanyakan.

Sejauh ini, data ketenagakerjaan umum, sebagai hasil dari survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) bulan Februari dan bulan Agustus setiap tahun, memenuhi kriteria data terbarukan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Tetapi, data ketenagakerjaan khusus, dalam bentuk rekapitulasi laporan administrasi, tidak tergolong data terbarukan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Sebabnya, adalah data ketenagakerjaan khusus di samping terlambat dalam penyajiannya, juga belum menjawab What’s next?, serta tidak diolah proyeksinya untuk menjadi data ketenagakerjaan terbarukan atau termutakhirkan.

Tentu tidak ada jaminan orang lain yang akan memproyeksikan data ketenagakerjaan khusus sehingga memenuhi kebaruan dan kemutakhiran. Akibatnya, data ketenagakerjaan khusus menjadi usang, dan keberadaannya seperti tidak ada. Untuk itu, ke depan setiap data ketenagakerjaan khusus tidak cukup lagi hanya sekedar disediakan, tetapi mutlak harus diproyeksikan agar memenuhi kebaruan dan kemutakhiran yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Di pihak lain, lingkungan strategis selalu berubah yang tentunya akan mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan.

Tetapi, karena tidak dikumpulkan dan dianalisis, maka tentunya tidak menjadi data ketenagakerjaan yang relevan. Akibatnya, tidak tersedia data ketenagakerjaan mutakhir atau terbarukan yang relevan. Tidak heran, jika kemudian jajaran barenbang disebut kurang mampu menyediakan data ketenagakerjaan dan tidak peka terhadap perubahan lingkungan strategis.

Sebagai contoh pertama adalah kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi di Indonesia selama 9 hari, yang disertai dengan 1.500 orang pengikutnya, termasuk 8 orang Menterinya, dan diangkut dengan 7 pesawat terbang dan membawa sekitar 420 ton kargo, serta dengan komitmen investasi lebih dari Rp300 triliyun, tentu memiliki dampak besar terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak, seperti: Apa dampaknya terhadap penciptaan kesempatan kerja?. Kebijakan apa yang tepat apabila Raja Salman meminta pencabutan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi?.

Contoh kedua adalah kontrak karya pertambangan di Timika Provinsi Papua, yang mana akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia akan mengakhiri kontrak karya area pertambangan ini dengan PT Freeport Mc Moran. Kontraknya selama 60 tahun dan akan berakhir tahun 2021. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia ingin merubahnya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mulai tahun 2017. Ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah memperbesar manfaat kegiatan pertambangan ini.

Sementara itu, PT Freeport Mc Moran menolak keras mekanisme IUPK, karena baginya menimbulkan ketidakpastian dalam hal kewajiban pajak, kewajiban ketenagakerjaan, kewajiban kepemilikan saham, dan lain lain. Bahkan, PT Freeport Mc Moran memainkan kartu truf Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam menegosiasikan kepentingannya. Sinyal ini terdeteksi dari langkah PT Freeport Mc Moran menghentikan produksinya dalam masa negosiasi, yang telah mengakibatkan PHK sekitar 1.200 karyawan. Negosiasi ini juga menimbulkan harap-harap cemas bagi sekitar 33 ribuan karyawan inti, karyawan kontraktor, dan karyawan sub kontraktor. Pertanyaannya adalah, bagaimana rumusan skenario kebijakan dari semua alternatif hasil akhir negosiasi dua pihak?.

PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Dari dua contoh kasus di atas, maka tidak dapat ditolak adanya keperluan untuk merubah paradigma perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan. Ke depan, paradigma perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan adalah selalu didepan dalam mengumpulkan dan menganalisis perubahan lingkungan strategis, selalu di depan dalam merumuskan skenario kebijakan, selalu di depan dalam mengatasi isu ketenagakerjaan, dan bahkan selalu di depan dalam membentuk opini ketenagakerjaan.

Menyadari tuntutan tugas di atas, maka seluruh jajaran Barenbang dituntut mengikuti paradigma baru “selalu di depan”. Setiap jajaran Barenbang harus memahami fenomena baru dan konsekwensinya bagi ketenagakerjaan. Setiap, jajaran Barenbang harus menjadi Mata Hati Ketenagakerjaan. Apabila fenomena baru dirasakan lebih konflik maka dimungkinkan pembentukan Team Mata Hati Ketenagakerjaan di tingkat eselon 2, eselon 1, bahkan di tingkat Kementerian dan Lembaga.

Paradigma baru perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan tanpa disadari sudah mulai dilakukan oleh Jajaran Barenbang, seperti melaksanakan tugas pengumpulan dan perumusan potensi Desa Migran Produktif, yang mana program ini adalah program unggulan kementerian ketenagakerjaan tahun 2017 untuk membangun desa-desa kantong tenaga kerja Indonesia (TKI) di 60 kabupaten / kota yang meliputi 120 desa.

Di samping itu, jajaran Barenbang sedang menyiapkan pembentukan politeknik ketenagakerjaan, sebagai ikhtiar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan. Membentuk organisasi dan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan membantu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi, seperti E-Office dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, yang mendukung otomatisasi perkantoran. Sedang menyusun proyeksi tenaga kerja untuk dijadikan instrumen dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di era persaingan bebas saat ini.

Harus diakui, apresiasi dan pengakuan berbagai pihak sudah mulai muncul mengikuti keberhasilan

jajaran Barenbang sebagai mata hati ketenagakerjaan. Tetapi, hanya itu saja tentu tidak cukup. Sebab, fenomena baru di bidang ketenagakerjaan tidak pernah akan berhenti. Perhatian terhadap fenomena baru yang silih berganti, dan kepekaan untuk merumuskan tindakan nyata di bidang ketenagakerjaan mesti mendarah daging di jajaran Barenbang. Inilah, satu-satunya cara, yang akan menjadikan Barenbang “Selangkah Di Depan” dan “dibutuhkan keberadaannya” dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/