Tindak Pidana Khusus (Sebuah Pengenalan Materi)

Tindak Pidana Khusus (Sebuah Pengenalan Materi)

 

Tindak Pidana Khusus (Sebuah Pengenalan Materi)

  1. Identifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus terhadap ketentuan umum buku I KUHP
  2. Identifikasi peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, selain UU No 7 Tahun 1955, UU No 5 Tahun 1997, UU No 35 Tahun 2009, dan UU No 20 Tahun 2001
  3. Diskusikan tindak pidana ekonomi dalam pengertian sempit dan luas
  4. Diskusikan tentang penyelesaian tindak pidana ekonomi diluar acara serta identifikasi dasar hukumnya.

Jawaban

1. Penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus terhadap ketentuan umum buku I KUHP diantaranya :
a. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang. Terdapat beberapa penyimpangan dari buku I KUHP, diantaranya :
v Beberapa pasal pada undang-undang ini terdapat penyimpangan subjek hukum, dimana pada buku I KUHP hanya mengatur manusia sebagai subjek hukum, namun pada undang-undang ini juga mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. hal ini tercermin pada Pasal 6,7, dan 9 yang mengatur tentang korporasi. Jadi terdapat perbedaan subjek tindak pidana.
v Dalam buku I KUHP mengatur tentang percobaan, dalam hal ini percobaan melakukan kejahatan pidana seperti yang tertera dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP memuat ketentuan pengurangan hukuman sepertiga dari hukuman maksimum. Sedangkan dalam undang-undang ini, hukuman percobaan melakukan tindak pidana pencucian unang dipidan dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5. Jadi dalam hal percobaan memiliki perbedaan antara undang-undang ini dan buku I KUHP.
v Dalam hal sanksi, harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan). Sedangkan dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum Pasal 41 ayat (2) menyebutkan pidana kurungan pengganti paling satu hari dan paling lama enam bulan. Sehingga terdapat penyimpangan dari lama sanksi pengganti pidana denda.
b. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal terdapat penyimpangan terhadap Buku I KUHP, diantaranya :
v Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa subjek hukum bukan hanya individu tetapi juga asosiasi yang terorganisasi, usaha bersama dan juga perusahaan yang dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 23. Sedangkan pada Buku I KUHP subjek hukum adalah manusia atau orang dan tidak mengatur tentang perusahaan atau badan hukum. Sehingga terdapat penyimpangan dalam hal subjek tindak pidana.
c. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat penyimpangan terhadap buku I KUHP, diantaranya :

 

Udang-Undang Sanksi

v Dalam undang-undang ini, sanksi yang dikenakan minimal adalah 1 tahun dan maksimal 15 tahun berdasarkan Pasal 102, 103, 106, 107, 113, 114, dan Pasal 115. Sedangkan pada Buku I KUHP Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Jadi terdapat penyimpangan dalam hal lama masa pidana penjara.
v Dalam undang-undang ini mengatur sanksi denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) berdasarkan Pasal 112 sedangkan di Buku I KUHP Pasal 30 ayat (1) diatur bahwa pidana sanksi denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sehingga terdapat penyimpangan dalam hal besar pidana denda.
2. Selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada soal diatas, dalam perkembangan kekinian terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang juga mengatur tindak pidana yang lazim disebut tindak pidana khusus. Berikut ini contoh peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus lainnya :
· Tindak pidana pencuian uang (money laundry). Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.
· Tindak pidana pembalakan hutan secara ilegal (illegal loging). Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
· Tindaka pidana dibidang Perpajakan. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
· Tindak pidana dibidang perbankan. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
· Tindak pidana dibidang pasar modal. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal.
· Tindak pidana dibidang perikanan (illegal fishing). Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
· Tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
· Tindak pidana dibidang pelayaran. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
· Tindak pidana dibidang perdagangan manusia. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
· Tindak pidana dibidang Hak Kekayaan Intelektual, Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
· Tindak pidana dibidang Ketenagakerjaan. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
· Tindak pidana terorisme. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
· Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
· Tindak pidana dibidang perlindungan anak. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
· Tindak pidana dibidang perlindungan konsumen. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
· Tindak pidana dibidang teknologi informasi. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Tindak pidana ekonomi merupakan salah satu tindak pidana khusus oleh karena memiliki perangkat hukum dan pengadilannya khusus. Istilah tindak pidana ekonomi pertama kali dikenal pada saat Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutat, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut sebagai UU Drt. No. 7 Tahun 1955). Latar belakang pembentukan UU Drt No. 7 Tahun 1955 ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah saat itu yang menghendaki adanya kesaragaman dalam pemidanaan dalam kasus-kasus di bidang tindak pidana ekonomi.

Dalam perkembangannya

tindak pidana ekonomi memiliki dua ruang lingkup, yaitu dalam pengertian sempit dan tindak pidana ekonomi dalam pengertian luas. Dalam arti sempit, Tindak Pidana Ekonomi dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Dalam arti luas, Tindak Pidana Ekonomi didefinisikan sebagai semua tindak pidana diluar Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keungan Negara yang sehat. Contoh: Undang-undang yang mengatur bidang HKI sepanjang ketentuan pidananya.
Ruang lingkup Tindak Pidana Ekonomi sangat luas, mencakup berbagai macam tindak pidana. Tindak Pidana Ekonomi meliputi:

1) Property crimes: Perbuatan yang mengancam harta benda / kekayaan seseorang atau negara.
2) Regulatory crimes: Perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah.
3) Tax Crime: Pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut Undang-undang Pajak.
Tindak Pidana Ekonomi meliputi juga: Penyelundupan, Tindak Pidana di bidang Perbankan, Tindak Pidana di bidang Perniagaan, Cyber Crime, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana di bidang HKI, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana di bidang Perpajakan, dan Tindak Pidana di bidang Ketenaga kerjaan.
4. Penyelesaian tindak pidana ekonomi diluar acara (schiking) dikenal pada tindak pidana ekonomi khususnya tindak pidana penyelundupan. Penyelesaian di luar acara tindak pidana atau yang disebut schiking adalah penyelesaian kasus tanpa diajukan ke sidang pengadilan dengan membayar denda damai yang disepakati antara tersangka dengan kejaksaan. Maksud denda damai ini ditemukan permulaannya dalam Pasal 29 Rechten Ordonantie atau Undang-undang Bea yang dalam hal ini telah diganti dengan Pasal 113 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

 

Artikel Terkait